Pengawasan keuangan menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi khusus di Belawan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan kerumitan dalam mengelola keuangan daerah yang mandiri. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan strategis.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi KPK, tantangan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Belawan harus dihadapi dengan tekad dan komitmen yang kuat. “Pengawasan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah,” ujarnya.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang independen dan profesional. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Irwan, pakar keuangan daerah, “Pengawasan keuangan yang efektif akan meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah.”
Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan terotomatisasi, proses pengawasan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ari Sudradjat, pakar IT dan keuangan, yang menyatakan bahwa “Penerapan teknologi informasi akan mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan menghadapi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, pengawasan keuangan otonomi khusus Belawan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga, potensi korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah dapat diminimalisir, dan keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel.