Belawan merupakan salah satu daerah yang seringkali mengalami penyimpangan anggaran. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merugikan masyarakat dan merugikan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyimpangan anggaran di Belawan perlu segera dilakukan.
Menurut Bupati Belawan, tindakan yang perlu dilakukan dalam mencegah penyimpangan anggaran di daerah tersebut adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami harus terbuka dalam menggunakan anggaran dan menghindari praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” ujar Bupati.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan anggaran di Belawan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya atau malah terjadi penyimpangan. Dengan adanya audit, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya penyimpangan anggaran.
Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran di Belawan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. “Pengawasan yang ketat merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyimpangan anggaran di daerah,” ujar Adnan.
Selain itu, perlu juga adanya pelatihan bagi para pejabat dan pegawai di Belawan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pelatihan, diharapkan para pejabat dan pegawai dapat memahami dengan baik tata cara pengelolaan anggaran yang benar dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Dengan adanya upaya pencegahan penyimpangan anggaran di Belawan, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat dan pembangunan di daerah tersebut. Langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas menjadi penting untuk dilakukan guna menciptakan good governance di Belawan.