Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Belawan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah tersebut. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen keuangan yang sangat vital dalam pembangunan suatu daerah, termasuk Belawan. Namun, seringkali pengelolaan APBD masih rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Ahmad Zaini, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, “Peran aktif masyarakat dalam mengawasi APBD Belawan dapat membantu mengurangi potensi penyelewengan anggaran yang merugikan masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara harus dapat memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan bersama.”
Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam pengawasan APBD Belawan. Banyak yang masih pasif dan tidak peduli dengan penggunaan anggaran daerah. Padahal, dengan turut serta dalam pengawasan APBD, masyarakat dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan semua pihak.
Menurut Bambang Susilo, seorang aktivis anti korupsi, “Masyarakat harus lebih proaktif dalam mengawasi APBD Belawan. Mereka dapat menggunakan berbagai mekanisme yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program-program yang telah dianggarkan dalam APBD.”
Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD Belawan tidak hanya akan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih baik, tetapi juga akan memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan harus dapat memastikan bahwa APBD digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Jadi, mari bersama-sama awasi APBD Belawan demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.