Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan Dana APBD Belawan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana tersebut. Karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengawasan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, Ahmad Rizal, “Mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana tersebut. Kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dana telah sesuai dengan peraturan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.”
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana APBD Belawan. Hal ini penting agar setiap pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Selain itu, peran dari lembaga pengawas eksternal seperti BPKP juga sangat diperlukan dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD. Dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, BPKP dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Berkaitan dengan hal ini, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan Dana APBD Belawan. Menurut beliau, “Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik dengan melakukan pengawasan yang menyeluruh dan berkala. Kita tidak boleh lengah dalam mengawasi penggunaan dana publik, karena itu merupakan amanah yang harus kita tunaikan dengan baik.”
Dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan Dana APBD Belawan, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana publik. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.