Strategi pengawasan yang efektif sangat penting untuk menanggulangi korupsi di Belawan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merugikan masyarakat dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konkret dan terencana untuk meminimalisir korupsi di daerah ini.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi KPK, strategi pengawasan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. “Kerjasama antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pemerintah di Belawan berjalan dengan baik,” ujar Bambang.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dengan lebih baik dan mengawasi setiap kegiatan pemerintah yang berpotensi menimbulkan korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Transparency International yang menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam memerangi korupsi.
Selain itu, penguatan lembaga pengawasan seperti KPK dan Inspektorat Daerah juga sangat penting. KPK sebagai lembaga independen harus memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menindak tegas pelaku korupsi di Belawan. Sedangkan Inspektorat Daerah harus mampu bekerja secara profesional dan objektif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah.
Menurut Teten Masduki, Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW), partisipasi aktif masyarakat juga merupakan kunci dalam memerangi korupsi. “Masyarakat harus berani melaporkan praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, pelaku korupsi akan merasa terancam dan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan korupsi,” ujar Teten.
Dengan adanya strategi pengawasan yang efektif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan tingkat korupsi di Belawan dapat ditekan dan tindakan korupsi bisa diminimalisir. Sehingga, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.