Tata kelola keuangan publik Belawan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik Belawan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pakar Keuangan Publik, Dr. Budi Santoso, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menjaga keuangan publik Belawan agar tetap sehat dan terjamin. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dan untuk apa uang negara digunakan. Sedangkan akuntabilitas akan memastikan bahwa setiap pengeluaran keuangan publik Belawan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Dr. Budi Santoso.
Dalam praktiknya, transparansi dapat dilakukan dengan cara melakukan publikasi laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana publik Belawan dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Sementara itu, akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan melakukan audit secara berkala oleh pihak yang independen dan profesional.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) Belawan, Ibu Siti Nurlela, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Belawan. “Kami terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kami juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melakukan audit independen guna memastikan keberlanjutan keuangan publik Belawan,” ungkap Ibu Siti Nurlela.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan tata kelola keuangan publik Belawan dapat semakin terjaga dan terjamin. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi slogan belaka, namun harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap langkah pengelolaan keuangan publik. Sehingga, masyarakat dapat merasa yakin bahwa dana publik Belawan digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.