Peran penting pengawasan dalam pelaksanaan APBD Belawan sangatlah vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah tersebut. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pelaksanaan APBD Belawan.
Menurut Bambang Sutopo, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan APBD Belawan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan saat ada indikasi penyimpangan. “Pengawasan yang baik adalah yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga potensi risiko penyelewengan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Selain itu, peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan APBD Belawan juga sangatlah penting. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat temuan-temuan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBD di beberapa daerah, termasuk Belawan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan efektif dalam pelaksanaan APBD Belawan.
Dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan APBD Belawan, Pemerintah Kota Belawan telah melakukan berbagai langkah, seperti membentuk tim pengawasan internal dan mengadakan pelatihan bagi aparat pengawas. Namun, upaya ini harus terus ditingkatkan agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pengawasan dalam pelaksanaan APBD Belawan tidak dapat diabaikan. Pengawasan yang ketat dan berkesinambungan merupakan kunci untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran di daerah tersebut. Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam pengawasan, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik di Belawan.